Kamis, 23 September 2010

Lima alasan mengapa Antropologi “tidak dilirik“ Pemerintah dan Program Pembangunan Bagikan


Pertama, Layaknya "lone ranger" para antropolog seringkali bersifat individualistic. Lebih suka berhubungan dengan institusinya atau masyarakat lokal, tapi tidak dengan para praktisi lainnya dan pemerintah lokal. Banyak para sarjanawan antropolog tidak mempunyai keahlian dalam berhubungan dengan perwakilan pemerintah. Sebuah tulisan dari Cisser dan van der Wiel (1981) para antropolog Belanda ini, dalam surveinya menunjukkan bahwa terjadi kurangnya kerjasama antara pemerintah dan para antropolog dalam kebijakan publik semenjak pertengahan abad 19.
Kedua, metode antropologi yang bersifat partikuler pada suatu wilayah tertentu, tinggal di suatu tempat yang lama secara individu. Metode antropologi ini oleh beberapa antropolog seperti Rhoades dan Robins (antropolog peneliti petani) dianggap seperti "jalannya kura-kura". Dan ini tidak searah dengan permintaan program-program pembangunan yang memerlukan studi dengan survei sosial ekonomi dalam jangka waktu pendek, penilaian cepat. Pemerintah membutuhkan perspektif yang lebih umum dibanding data satu komunitas yang terbatas meski mendalam. Pemerintah memerlukan respon cepat pada sebuah sekup wilayah pembangunan yang dapat difasilitasi oleh teamwork dan bukan oleh seorang antropolog yang tengah "menyepi". Contoh ini pernah dilakukan oleh dua antropolog, Stephen Morris dan Clifford Sather, dengan berbagai tim lainnya dari sosiologi yang dipimpin oleh Hatta Solhee, dalam melakukan studi yang relatif singkat dengan survei interrelasi untuk mengidentifikasi permasalahan manusia dan proyek pembangunan tanah serta pemindaham pemukiman di Malaysia Timur. Kerja sama tim yang besar dengan menggunakan metode yang tidak "konvensional" dapat membantu pembangunan secara massif dan signifikan.
Ketiga, Pendekatan antropologi dianggap terlalu lembek dan terlalu kualitatif. Tulisan etnografi yang seperti "novel" dan "diary", panjang, melelahkan dan sentimentil, tidak langsung ke inti permasalahan, dianggap tidak terlalu diperlukan dalam pembangunan. Yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah data materi kuantitatif dan analisis statistik, singkat, padat, laporan yang langsung menuju ke permasalahan, dengan rekomendasi positif. Laporan-laporan monografi antropologis terlalu tebal, sehingga terlalu komprehensif. Ide dan penemuan-penemuan susah untuk diterima dan diaplikasikan ke dalam aksi. Birokrat memerlukan rekomendasi yang ringkas dan aplikatif, bukan pertanyaan penelitian yang seakan-akan susah untuk dijawab.
Keempat, Antropolog seringkali terjebak pada hal-hal yang bersifat nostalgia dan sentimentil. Menganggap adat dan menjaga tradisi adalah yang terbaik dibanding mempertimbangkan sekarang dan masa depan. Karena itu Tony Barnett, antropolog peneliti AIDS menganggap bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang "hal-hal yang tersisa". Meskipun sekarang banyak para antropolog yang sudah tidak meneliti lagi tentang masyarakat di suku-suku pedalaman yang mulai menyusut populasi dan pandangan hidup tradisional di setiap tahunnya.
Kelima, Kajian antropologi meneliti pada masyarakat peripheral yang dianggap tidak memberikan kontribusi dan koreksi penting terhadap sistem pembangunan. Antropologi tidak menempatkan aktor pembuat kebijakan, pemegang saham terbesar dalam sebuah perusahaan multinasional atau sekelompok kelas menengah yang punya posisi signifikan sebagai sebagai subjek penelitian, melainkan orang-orang kecil yang terkena efek dari kekuasaan. Sehingga suara-suara yang sering direpresentasikan oleh para antropolog hanya bersifat gerutuan dan keluh-kesah yang tidak begitu menggaung dalam mengubah kebijakan pembangunan.Ada yang mau menambahkan? Atau tidak sependapat?

Sumber: http://www.facebook.com/group.php?gid=57617938672#!/topic.php?uid=57617938672&topic=16985

Tidak ada komentar: